OTONOMI DAERAH DI KOTA CIANJUR

Masalah Yang Dihadapi Oleh Kabupaten Cianjur Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam artikel http://www.pelita.or.id/  dikemukakan bahwa terdapat masalah yang dihadapi Kabupaten Cianjur, Jabar,yakni  sepanjang musim tanam antara tahun 1997 - 2000, telah disalurkan dana sebesar Rp354 miliar dana KUT kepada 194 koperasi, yayasan dan lembaga swadaya. Dalam perjalanannya pelaksanaan pengucuran KUT, ternyata banyak menimbulkan masalah. Dana Kredit Usaha Tani yang semula bertujuan untuk kelangsungan usaha-usaha tani,malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum dari lembaga-lembaga koperasi, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat untuk mencari keuntungan sendiri. Dalam kegiatannya,banyak di temukan adanya kasus penyelewengan dana tersebut masuk ke kantong pejabat negeri dan pejabat penting yang tidak bertanggung jawab.

Dalam artikel tersebut disebutkan pula pada tahun 2002 KUT di daerah tersebut mengalami kemacetan. Hal tersebut di karenakan pada saat jatuh tempo,sejumlah koperasi tidak sanggup untuk membayar kreditannya. Hal itu berdampak pada dana KUT yang belum dibayar di Kabupaten Cianjur mencapai Rp206 miliar.

Dengan melihat kenyataan tersebut,jelas sekali bahwa adanya kegagalan dalam pengucuran dana KUT dalam upaya membangun perekonomian masyarakat, karena dana yang dikucurkan tidak mencapai sasaran.

 

Masalah kedua yang dihadapi Kabupaten Cianjur yaitu kurangnya lapangan kerja untuk penduduk sekitar sehingga mengakibatkan banyak warga yang memilih untuk menjadi TKI/TKW di Arab Saudi. Besarnya jumlah TKI asal Cianjur khususnya TKW yang menjadi PRT,hampir setiap setahun sekali terjadi sejumlah kasus penyiksaan tau juga sampai kehilangan nyawa. Hal itu, sangatlah memprihatinkan dan menjadi masalah dan beban yang cukup besar bagi pemerintah daerah.

 

Solusi Untuk Masalah Yang Dihadapi Oleh Kabupaten Cianjur Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Solusi masalah pertama.

Yakni masalah penyelewengan dana Kredit Usaha Tani. Pemerintah daerah harus cermat dalam menangani masalah yang sedang dihadapi oleh rumah tangganya sendiri. Setiap masalah seharusnya segera untuk dipecahkan agar masalah tersebut tidak berlaru-larut sehingga menjadi masalah yang besar dan sulit untuk mencari jalan keluarnya. Dan dalam masalah penyelewengan dana KUT,Pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak berwenang dalam mengatasi masalah penyelewengan tersebut. Misalnya melalui penegakan hukum seperti yang dilakukan Kantor Kejaksaan Negeri Cianjur dan Bawasda (Badan Pengawas Daerah) Kabupaten Cianjur.

Dengan cara tersebut,oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana mendapat sanksi jika terbukti bersalah. Penegakkan hukum juga akan menimbulkan efek jera bagi pejabat-pejabat yang memanfaatkan dana tersebut hanya untuk kepentingan pribadi. Pemerintah harus fokus terhadap masalah serta penangan kemacetan dana KUT.

Solusi kedua yakni, memberikan arahan maupun melakukan pola pendekatan penyadaran kepada para penunggak KUT, sehingga mereka mau mencicil,sehingga kredit tersebut bisa dilunasi.

Solusi masalah kedua.

Pemerintah harus benar-benar bisa Meminimalisir TKW maupun TKW dengan cara membuka lapangan kerja untuk warga setempat. Sehingga mereka tidak perlu lagi mencari pekerjaan di luar negeri terutama di Arab Saudi yang menimbulkan adanya tindak kekerasa yang dilakukan oleh majikan. Selain itu, diperlukan sarana pendukung berupa BLK (Balai Latihan Kerja) untuk memberikan ketrampilan bagi setiap calon pekerja. Setiap calon pekerja yang dilatih akan dibekali beberapa keterampilan,sehingga setelah lulus mereka bisa menggunakan ilmu maupun keterampilan tersebut sebagai bekal ketika mereka bekerja. Dengan keterampilan tersebut,mereka tidak usah bersusah payah untuk bekerja sebagai TKI maupun TKW. Mereka bisa bekerja maupun menciptakan peluang usaha di negeri sendiri dengan bantuan pemerintah daerah.

Sumber :

http://www.pelita.or.id/

http://www.neraca.co.id